TEMPO.CO, Jakarta-- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) memperkirakan studi banding 20 anggota Komisi Riset dan Teknologi Dewan Perwakilan Rakyat ke Amerika Serikat dan Brasil menghabiskan biaya Rp 2,89 miliar.
»Perhitungan biaya tersebut kami buat berdasarkan standar perjalanan dinas pejabat dengan pesawat eksekutif dan hotel bintang lima,” kata Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, Rabu 12 Desember 2012.
Dua tim dari Komisi Teknologi berkunjung ke Amerika Serikat dan Brasil untuk membahas rancangan undang-undang mengenai antariksa. Termasuk di dalam tim Brasil, Ketua Komisi Teknologi dari Fraksi Demokrat, Sutan Bathoegana.
Tim pertama, terdiri atas tujuh anggota Dewan bersama empat pegawai Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), terbang ke Amerika Serikat 7 Desember lalu. Mereka antara lain akan mengunjungi lembaga antariksa NASA, perusahaan Boeing, dan Universitas George Washington. Tim ini dijadwalkan kembali ke Tanah Air hari ini.
Sedangkan tim kedua, terdiri atas 13 anggota Dewan ditambah empat pegawai LAPAN, berangkat ke Brasil pada 9 Desember dan kembali 18 Desember mendatang. Masing-masing tim didampingi oleh dua orang staf Komisi.
Uchok menjelaskan, kunjungan ke Brasil menghabiskan biaya Rp 1,91 miliar. Sedangkan perjalanan ke Amerika Serikat menelan biaya Rp 975,7 juta. "Fitra mengucapkan selamat berlibur dan bersenang-senang di atas penderitaan orang-orang miskin,” kata Uchok.
Anggota Komisi Teknologi dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Nur Yasin, mengatakan tak paham soal jumlah dana yang dihabiskan. Menurut dia, standar perjalanan yang digunakan sesuai dengan peraturan pemerintah tentang perjalanan dinas.
"Biaya tiket dan hotel saya tidak tahu, karena tidak mengurusnya. Saya hanya menerima uang harian selama di sana sekitar US$ 3.000 (Rp 28,5 juta)," kata Yasin yang ikut berkunjung ke Brasil.
Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Assegaf meminta Sekretariat DPR bertanggung jawab atas perjalanan anggota Dewan ke Amerika Serikat dan Brasil. "Jangan cuma DPR yang disudutkan, Sekretariat juga, karena mereka mencairkan dana sebelum izin (dari fraksi) turun," kata dia.
Ia menegaskan, pencairan dana seharusnya hanya bisa dilakukan setelah ketua fraksi meneken surat izin. Tapi, nyatanya, Nurhayati mengaku baru menerima surat permohonan izin tersebut Selasa lalu, ketika para anggota fraksi sudah telanjur berangkat. "Saya bakal minta penjelasan Sekretariat soal ini." Sampai kemarin malam, Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh belum bisa dihubungi. Telepon dan pesan pendek Tempo tak berbalas.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar