Metode Ilmiyah VS Metode Warung Kopi
Oleh: Abdullah Muadz
SEORANG mahasiswa seharusnya berfikir ilmiah. Secara
sederhana ilmiah bisa diartikan mengambil kesimpulan atau pendapat
sesuai dengan fakta dan data yang akurat, valid dan lengkap.
Sekedar contoh seorang oknum mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN)
Sunan Ampel Rahmad Sholehuddin mengatakan; “Sekarang tidak sedikit
orang atau kelompok yang mengatasnamakan Tuhan membunuh orang lain,”
katanya menjelaskan tema spanduk ‘Tuhan Membusuk’ “Tuhan Membusuk”
[Konstruksi Fundamentalisme menuju Islam Kosmopolitan] dalam Orientasi
Akademik dan Cinta Almamater (OSCAAR) Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Sunan Ampel Surabaya, seperti dikutip beberapa media massa.
Ucapan itu menurut saya, mengalir begitu saja asal bunyi, tanpa data dan fakta disebutkan.
Pada pristiwa apa? Siapa pelakunya? Dan kelompok apa? Siapa
korbannya? Apa motif sesungguhnya (dengan analisa yang akurat) sehingga
orang bisa disebut ‘membunuh atas nama agama?’
Saya ingin memaparkan inilah calon intlektual yang sangat berbahaya
karena metode berfikir seperti ini saya sebut “Metode Warung Kopi”.
Metode ini meminjam kebiasaan sekumpulan orang awam yang sedang duduk di
warung kopi sambil ngerumpi ngomong ngalor-ngidul ngetan-ngulon, tanpa juntrungan (tanpa ujung pangkalnya).
Penulis tidak tahu dari informasi apa si oknum mahasiswa tersebut itu
bisa cepat berkesimpulan seperti itu, dengan ungkapan “tidak sedikit”
berarti maksudnya “banyak” orang atau kelompok yang mengatasnamakan
Tuhan membunuh orang lain” Jangan-jangan hasil kesimpulannya itu karena
kebiasaan menonton berita di media-media penggiring opini atau penyuka
berita kriminal di koran kuning.
Contoh berikutnya adalah belajar dari model pemberitaan Pemilihan
Presiden (PilPres) tahun 2014 dan model pemberitaan pergolakan di Timur
Tengah, di mana kita begitu sulit mempercayai berita, karena kita tidak
memiliki kemampuan mencari Informasi berita yang berimbang, akurat,
valid dan lengkap.
Pilpres tahun 2014 mengajari kita, betapa media-media besar yang
katanya dikenal netral rupanya juga pendukung utama salah satu calon
presiden, bahkan dukungannya kelewat batas.
Dari Aborsi, Hiroshima sampe ISIS
Istilah ‘kekerasan atas nama agama’ atau ‘membunuh atas nama agama’
yang dikutip para mahasiswa Ushuluddin UIN-SA dan dijadikan tema besar
“Tuhan Membusuk” maksudnya tak lain, bahwa kelompok yang dianggap suka
membunuh adalah klompok yang selama ini dianggap oknum mahasiswa UIN itu
adalah orang shalih. “Perilaku ini lazim dilakoni oleh kelompok yang
mengklaim paling shaleh. Kelompok yang mengklaim paling islami,”
demikian lagi-lagi si oknum mahasiwa ini mengatakan tanpa menyebut
contoh dan fakta-faktanya dalam pristiwa apa? Kelompok mana dan
seterusnya.
Dengan “Metode Warung Kopi” dan sampah seperti ini, bukan saja
terjadi pembusukan pada mahasiswa itu sendiri tetapi bisa menyebabkan
pembusukan di masyarakat. Kalau nantinya mereka memegang tampuk
kekuasaaan, maka akan terjadi pembusukan juga di tengah-tengah birokrasi
dan negara.
Seharusnya oknum mahasiswa itu mempunya data-data lengkap berbagai
kasus pembunuhan dengan berbagai motifnya, setelah itu dibuat statistik,
terus dianalisa manakah yang paling dominan, motif-motif pembunuhan
yang terjadi? Mengapa demikian? Karena mereka mahasiswa bukan kuli
bangunan.
Mari kita lihat kasus-kasus dan berbagai motif dalam pembunuhan di masyarakat sebagai berikut :
-Pembunuhan model Aborsi; model minum Pil KB, atau menggunakan suntikan,
-Pembunuhan janin karena malu akibat hamil di luar nikah; pembunuhan karena perampokan, pencurian,
-Pembunuhan karena tawuran dan perkelahian,
-Pembunuhan karena rebutan lahan parkir atau karena Narkoba dan Miras,
-Pembunuhan karena dendam cinta,dan cemburu,
-Pembunuhan karena persaingan bisnis,
-Pembunuhan karena menghilangkan, jejak,penghilangan barang bukti serta pelenyapan saksi,
-Pembunuhan karena mempertahankan kekuasaan,(contoh Kasus Rumania dan Tiananmen)
-Pembunuhan karena rekayasa politik/permainan elit pusat pemerintahan,
(berbagai kerusuhan di tempat kita, salah satu contohnya tokoh HAM,
Munir),
-Pembunuhan massal oleh negara karena merebut kekayaan dan minyak di Negara lain,(Lihat sepak terjang Amerika dan Barat),
-Pembunuhan massal karena etnik (lihat kasus Bosnia tahun 1995 dll), dan lain lain.
Pernahkan paha mahasiswa UIN SA itu membandingkan jumlahnya motif apa pembunuhan itu yang lebih banyak?
Jika berat berfikir, mari saya bantu. Sekedar satu contoh kasus saja pembunuhan model aborsi sebagai berikut :
Dalam diskusi bertajuk aborsi aman dan hak kesehatan reproduksi
perempuan di kantor PKBI Jateng Jl Jembawan Semarang, baru – baru ini,
Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Tengah dokter
Hartono Hadisaputro SpOG menyatakan di Indonesia diperkirakan terdapat ”
2,5 juta kasus aborsi setiap tahunnya”. Artinya diperkirakan ada “6.944
s/d 7.000 wanita melakukan praktik aborsi dalam setiap harinya.”
Apakah pembunuhan 2,5 juta bayi-bayi tak berdosa itu atas nama agama?
Pernahkah oknum mahasiswa itu membedah kasus demi kasus seperti
peristiwa Tanjung Priok, Peristiwa Lampung, Pristiwa Woyla, Peristiwa
Cisendo, Peristiwa Ambon, Peritiwa Poso, Peristiwa Kerusuhan tahun 1998.
Atau kasus yang lebih mendunia sejarah penjajah atas bangsa
Palestina (lebih 66 tahun lamanya)? serangan Amerika dan sekutunya di
Iraq dan Afghanistan? Bahkan yang terbaru keinginan Amerika dan Iran
menyerang ISIS?
Mengapa oknum mahasiswa UIN itu tak pernah menyebut semua peristiwa yang saya sebutkan itu disimpulkan karena motif agama?
Atau yang paling mudah, pernahkah para mahasiwa itu mengenal lebih
dekat kelompok-klompok yang selama selalu divonis media sebagai kelompok
‘Garis Keras’ seperti; FPI, ASWAJA dan kelompok-kelompok yang memakai
kata-kata jihad untuk membela kehormatan Islam.
Mengenal dari dekat maksudnya bukan hanya dari informasi berita saja.
Tapi berkenalan langsung denganpengurusnya, melihat dokumen AD/ART nya
dan programnya, melihat langsung aktifitas hariannya dan seterusnya.
Termasuk mengetahui program kemanusiaan yang begitu banyak yang tidak
diliput oleh media?
Apakah oknum mahasiswa itu sedikit yang mau tahu bagaimana permaianan
elit politik di pusat yang berhasrat merebut kekuasaaan atau
mempertahankan kekuasaan sering membawa dampak sampai ke daerah, yang
juga kadang membawa simbol agama?
Atau benar-benar tidak tahu bagaimana kekuatan global dunia dengan
neo-imprialismenya menggunakan orang awam beragama dengan simbolnya yang
tujuannya hanya menguras kekayaan alam negara jajahannya?
Sudah berapa orang korban mati dalam peristiwa Hirosima, Nagasaki,
Vietnam, Somalia, Anggola, Mogadishu, Libya, Afganistan, Korea, Iraq,
dan berbagai pembunuhan massal lain yang dilakukan negara bernama
Amerika Serikat (AS)?
Atau mahasiswa juga jarang menonton film bertema intelijen, di mana
isinya keahlian menghilangkan jejak, atau membuat sebuah peristiwa
akhirnya dialihkan ke fihak lain sebagai tersangka dan sang pelaku?
Jika semua contoh sederhana yang saya kemukakan tadi masih membuat Anda semua ngotot
bahwa banyaknya pembunuhan hari ini itu disebabkan oleh motif agama,
itu artinya Anda semua (meski sudah mahasiswa) sedang beratraksi
menunjukkan kebodohan Anda semua dan Andalah sesungguhnya yang sedang
membuat ‘pembusukan’ di tengah-tengah masyarakat.
Assalaamu'alaikum Wr W.. Terimakasih Anda telah mengunjungi Blog Kami, Bagi Anda yang ingin : Basic Life Skill Pelatihan Motivasi Management Spiritual... Islamic Holiday Camp... Wisata Spiritual Terpadu... Konsultasi Haji dan Umroh... Konsultasi Keluarga Sakinah... Seminar, Diskusi, Bedah Buku... Presenter dsb.. silahkan kontak :.. Hp 0813 8474 5000. Email : abdullah.muadz@gmail.com abdullah_muadz@yahoo.co.id
Rabu, 10 September 2014
Selasa, 26 Agustus 2014
Delik-delik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
Delik-delik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
- Delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
- Delik penyuapan memberikan atau menjanjikan sesuatu Pasal 5 UU NO. 31 Tahun 1999 JO. UU NO. 20 Tahun 2001 yang diadopsi dari Pasal 209 KUHP (SUAP AKTIF).
- Delik penyuapan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dan Advokat Pasal 6 UU NO. 31 Tahun 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001 yang diadopsi dari Pasal 210 KUHP (SUAP AKTIF).
- Delik dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi dalam menyerahkan alat keperluan TNI dan Kepolisian RI Pasal 7 UU. No. 31 Tahun 1999 Jo. UU NO. 20 Tahun 2001 yang diadopsi dari Pasal 387 dan 388 KUHP.
- Delik Pegawai Negeri menggelapkan Uang dan Surat Berharga Pasal 8 UU. No. 31 Tahun 1999 Jo. UU NO. 20 Tahun 2001 yang diadopsi dari Pasal 415 KUHP.
- Delik Pegawai Negeri memalsu buku-buku dan daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi Pasal 9 UU. No. 31 Tahun 1999 Jo. UU NO. 20 Tahun 2001 yang diadopsi dari Pasal 416 KUHP.
- Delik Pegawai Negeri merusakkan barang, akta, surat, atau daftar untuk meyakinkan/membuktikan di muka pejabat yang berwenang Pasal 10 UU. No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang diadopsi dari Pasal 417 KUHP.
- Delik Pegawai Negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan, Pasal 11 UU. No.31 Tahun 1999 Jo. UU NO. 20 Tahun 2001 yang diadopsi dari Pasal 418 KUHP.
- Delik Pegawai Negeri atau penyelenggara negara, hakim dan advokat menerima hadiah atau janji (suap pasif), Pegawai Negeri memaksa membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan, menggunakan tanah negara, dan turut serta dalam pemborongan, Pasal 12 UU. No.31 Tahun 1999 Jo. UU NO. 20 Tahun 2001 yang diadopsi dari Pasal 419, 420, 423, 425, 435 KUHP.
- Delik Pegawai Negeri menerima gratifikasi (Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi pemberian dalam arti luas, yakni : pemberian uang, rabat, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya (Pasal 12 B UU. No.20 Tahun 2001).
- Delik suap pada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan Jabatan Pasal 13 UU. No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 tahun 2001.
- Delik yang berhubungan dengan hukum acara Pemberantasan Korupsi : Mencegah, merintangi / menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan Tipikor (Pasal 21 UU. No.31 Tahun 1999).
- Tersangka tidak memberikan keterangan seluruh hartanya, saksi bank, setiap saksi dan mereka yang wajib menyimpan rahasia jabatan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang palsu (Pasal 22 UU. No.31 Tahun 1999).
- Delik saksi menyebut pelapor tindak pidana korupsi (Pasal 24 Jo. Pasal 31 UU. No.31 Tahun 1999).
Korupsi Menurut Undang-undang
Korupsi Menurut Undang-undang
| Memberikan sesuatu kepada pegawai negeri dapat digolongkan kepada bentuk tindak pidana korupsi |
| Menurut pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.
a) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau
penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
|
| Pegawai negeri yang menerima hadiah termasuk ke dalam tindak pidana korupsi |
| Ada. Hal ini terdapat dalam pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. |
| Memberikan sesuatu kepada pengacara yang notabene bukan merupakan pegawai negeri ataupun penyelenggara negara, juga termasuk ke dalam tindak pidana korupsi? |
Ya, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001:
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan
paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.
150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.
b) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk
menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat
atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang
diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
Dan pasal 12 huruf d UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001:
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Seseorang
yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi
advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji,
padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut
untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung
dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
|
| Seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak melakukan penggelapan, akan tetapi mengetahui tentang adanya suatu penggelapan dan tidak melaporkannya, dapat digolongkan kedalam bentuk tindak pidana korupsi |
| Ya. Sebagaimana yang tertulis didalam pasal 8 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. |
| Pemalsuan buku/Data atau dokumen administrasi penggelapan juga merupakan suatu bentuk tindak pidana korupsi |
Ya, menurut pasal 9 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001:
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.
|
| Merusak atau menghilangkan barang bukti yang dilakukan oleh pegawai negeri juga dapat dikategorikan kedalam tindak pidana korupsi? Lalu bagaimana dengan pegawai negeri yang membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti? |
| Ya, tentu saja kedua hal tersebut diatas dapat dikategorikan kedalam
tindak pidana korupsi Sebagaimana yang telah dicantumkan di dalam pasal
10 huruf a dan b UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.
|
| Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri? |
Dalam UU No 31 Tahun 1999, pemerasan oleh pegawai negeri yang merupakan
suatu bentuk tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 12 huruf e, f dan
g:
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
Pegawai
negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri
sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan
menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu,
membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk
mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
Pegawai
negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas,
meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai
negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut
mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan
merupakan utang.
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. |
| Seorang pegawai negeri boleh ikut serta di dalam proyek pengadaan yang sedang ditanganinya? |
Tidak boleh dan hal ini telah diatur di dalam pasal 12 huruf i UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:
|
| Seorang pegawai negeri yang menerima suatu pemberian wajib melaporkannya kepada KPK |
Ya, wajib. Sebagaimana yang telah dituangkan di pasal-pasal berikut:
Pasal 12 B UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:
Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai
berikut:
Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa
gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian
bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 12 C UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001:
|
| Pihak bank wajib memberikan data yang diminta oleh KPK untuk kepentingan penyidikan |
Ya, pihak bank wajib memberikan data yang diminta oleh KPK untuk
kepentingan penyidikan. Sebagaimana yang tertulis di dalam pasal
berikut:
Pasal 22 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001:
Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35,
atau pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi
keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau
denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
dan paling banyak Rp.
Pasal 29 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001:
|
| Sanksi yang diberikan kepada saksi atau ahli yang memberikan keterangan palsu? |
Sanksi yang diberikan kepada mereka adalah sanksi yang tertuang di dalam pasal berikut ini:
Pasal 22 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001:
Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35
atau pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi
keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau
denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
dan paling banyak Rp.
Pasal 35 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001:
|
Pengertian Akad by Abdullah Muadz
Pengertian Akad by Abdullah Muadz
Semenjak sering terbongkarnya kasus korupsi, semakin jarang thema thema akad terangkat. Sengaja penulis menyegarkan kembali agar tidak hilang begitu saja dari ingatan kita. Tujuannya agar bisa menjadi dhawabith (Patokan) sekaligus kaidah dalam kita bertransaksi.
Akad (transaksi) bisa terjadi dalam setiap kegiatan muamalat. Akad berasal dari bahasa arab al aqdu yang berarti: ikatan, perjanjian dan pemufakatan. Akad adalah suatu ikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara’ yang menetapkan adanya akibat- akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.
Akad dengan makna luas inilah yang Allah inginkan dalam firman-Nya,
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu." (Qs. al Maidah: 1)
Menurut istilah fuqaha, akad dapat diartikan:
“Perikatan ijab dan qabul secara yang disyariatkan agama nampak bekasannya pada yang diakadkan itu”
Sedangkan defenisi akad menurut ulama syari'ah adalah ikatan antara ‘ijab' dan ‘qabul' yang diselenggarakan menurut ketentuan syari'ah di mana terjadi konsekuensi hukum atas sesuatu yang karenanya akad tersebut diselenggarakan.
Didalam islam, semua transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan syari’at, tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang– barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang. Menurut Mustafa az- zarqa’, tindakan yang berupa perkata’an dibagi menjadi dua, yaitu:
Tindakan yang bersifat akad dan
Tindakan yang tidak bersifat akad. Lebih lanjut Mustafa az- zarqa’ menyatakan, bahwa tindakan hukum hukum lebih umum dari akad, sebab setiap akad dilakukan sebagai tindakan hukum dari dua belah pihak, tetapi sebaliknya setiap tindakan hukum tidak dapat disebut sebagai akad.
Menurutnya juga dalam pandangan syara’ suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama– sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak- pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati, karena itu untuk menyatakan keinginan masing– masing diungkapkan dalam suatu pernyataan– pernyataan, inilah yang kemudian disebut sebagai ijab dan kabul. Pelaku (pihak) pertama disebut mujib dan pelaku (pihak) kedua disebut qaabil. Dalam istilah fiqih ijab dan kabul ini disebut sighah al- aqd, yaitu ungkapan atau pernyataan akad.
Berdasarkan pengertian akad diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan akad adalah untuk mengetahui jenis transaksi yang akan dilakukan oleh kedua pihak serta untuk menimbulkan rasa suka rela atas transaksi yang mereka lakukan.
Dan apabila akad harus mempunyai tujuan agar akad itu dapat dipandang sah dan mempunyai akibat- akibat hukum, diperlukan adanya syarat- syarat tujuan sebagai berikut:
a. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak- pihak yang bersangkutan tanpa akad
yang diadakan.
b. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
c. Tujuan akad harus dibenarkan syarak.
Rukun Akad
Menurut jumhur fuqaha’, rukun akad terdiri dari:
a. pernyataan untuk mengikatkan diri (sighah al- aqd).
b. pihak– pihak yang berakad.
c. obyek akad.
Ulama mazhab hanafi berpendapat bahwa rukun akad itu hanya satu yaitu sighah al-aqd. Sedangkan pihak– pihak yang berakad dan obyek akad, tidak termasuk rukun akad, melainkan syarat akad.
Sighah al- aqd merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad (transaksi).
Sighah al- aqd dinyatakan melalui ijab dan kabul dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami.
b. antara ijab dan kabul harus ada kesesuaian.
c. pernyataan ijab dan kabul harus sesuai dengan kehendak masing – masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.
Menurut Mustafa az- zarqa’ suatu akad dipandang sempurna, apabila telah memenuhi syarat– syarat diatas, tetapi ada akad– akad yang baru dipandang sempurna, jika telah melakukan timbang terima. Akad semacam ini disebut al uqud al-‘aniyyah, contohnya: hibah, pinjam meminjam, barang titipan, perserikatan dalam modal, dan jaminan.
Syarat umum suatu akad
Para ulama fiqih menetapkan, ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, disamping setiap akad juga mempunyai syarat– syarat khusus.
Syarat– syarat umum suatu akad adalah:
1. Pihak– pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum.
2. Obyek akad itu diakui oleh syara’, yaitu memenuhi syarat berikut: berbentuk harta, dimiliki seseorang, bernilai
harta menurut syara’.
3. Akad itu tidak dilarang oleh nash syara’.
4. Akad yang dilakukan harus memenuhi syarat– syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, disamping
harus memenuhi syarat– syarat umum.
5. Akad itu bermanfaat.
6. Ijab tetap utuh sampai terjadi kabul.
7. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis, baik langsung atau dengan media. yaitu suatu keadaan yang
menggambarkan proses suatu transaksi.
8. Tujuan akad harus jelas.
Akad baru dapat dikatakan benar, sah atau diakui keberadaannya oleh hukum apabila semua unsur pembentuknya terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di antaranya adalah adanya unsur unsur‘ridla', unsur objek akad (‘mahal') dan unsur sebab akibat (‘sabab') serta ‘ganjaran' apabila asas (rukun)-nya tidak dipenuhi (konsekuensi).
Beberapa Contoh Kasus Penyimpangan Akad :
- Pegawai menerima Imbalan dari fihak ketiga, karena pelyanan iitu sudah kewajiban pegawai dan sudah ada akad antara pegawai dengan fihak lembaga pemerintah atau swasta, jadi pegawai itu sudah menerima gaji untuk tugas pelayanannya.
- Pegawai mengalihkan penerimaan hadiah untuk fihak ke 4, dengan alasan bukan untuk kepentingan pribadi. malah jadi double kesalahannya. Karena seharusnya dikembalikan kefihak pertama. Yaitu lembaga tempat dia bekerja.
- Anggota Dewan Menerima potongan dari dana Aspirasi, karena Fungsi Dewan sebagai representasi masyarakat, terutama konstituennya, sehingga diminta atau tidak dia berkewajiban menyalurkan aspirasi, jadi anggota dewan sudah mendapat gaji yang tugasnya menjadi aspirator...
- Petugas pajak menerima hadiah dari wajib pajak. Karena petugas berkewajiban melayani dengan gaji yang sudah diterimanya.
- Petugas zakat menerima hadiah dari muzakki, karena petugas zakat sudah dapat jatah gaji dari pos Amil.
- Amil menyalurkan zakatnya kepada amil lagi... karena tidak sesuai dengan akad dari si Pemberi, juga memperpanjang birokrasi yang dapat memperbesar potongan-potongan.
- Mengalihkan dana dari pendapatan proposal kepada lembaga lain yang tidak sesuai dengan akad, tanpa izin dan akad kepada fihak pertama / donatur...
- Mendompleng anggaran ( titipan ) dan ini sudah sangat membudaya di birokrasi kita. Bahwa didalam banyak mata anggaran itu sudah banyak titipan fihak-fihak tertentu yang akan minta bagian ketika dana itu dikeluarkan.. Nauzubillaah... kalau perbuatan baik mengapa harus ditutupi...? mengapa harus takut..?
- Mendapat discount, cash back, kadeudeuh, entertain dan sejenisnya dari pengadaan barang dan pembelanjaan lembaga. Karena itu menjadi haknya lembaga. Jika karena prestasi pegawai karena keahlian dalam menawar harga maka, bisa dikeluarkan bonus penghargaan untuk karyawan, atas sepengetahuan lembaga..
- Salah satu fihak tidak ridho atau marah ketika mengetahui yang sebenarnya.
- Kedua-duanya Ridho tapi akadnya rusak, seperti transaksi pelacuran, narkoba, korupsi, sogok dan sebagainya. Itu semua dilakukan dengan Ridho.. kedua belah fihak. Tetapi rusak akadnya..
- Ada kerugian atau merasa dirugikan dari salah satu fihak, atau fihak yang terwakili, seperti rakyat mewakili kas negara. Baik materiil atau non materiil...
- Tidak berani transparan, transaksi diam diam, takut diketahui publik, padahal ngakunya perbuatan baik, untuk kepentingan rakyat dan sebagainya.
- Memanipulasi data, Pembuatan tanda bukti fiktif, takut sama Tim Audit, memberikan pelayanan Istimewa kepada Tim Audit dan sebagainya.
- Transaksi gelap, sengaja tidak dibukukan, karena menggunakan dana fihak lain, sementara akadnya menggunakan nama pribadi tanpa ada pelimpahan pelimpahan wewenang..
- Memberikan Uang Pengamanan kepada semua fihak terkait, baik ke Tim Auditor, esekutif, legislatif, yudikatif, Wartawan, Dukun, Pengacara, Preman, boroker demostran dan sebagainya..
Senin, 25 Agustus 2014
Korupsi
Definisi Korupsi
Korupsi
adalah persoalan klasik yang telah lama ada. Sejarawan Onghokham
menyebutkan bahwa korupsi ada ketika orang mulai melakukan pemisahan
antara keuangan pribadi dan keuangan umum. Menurut Onghokham pemisahan
keuangan tersebut tidak ada dalam konsep kekuasaan tradisional. Dengan
kata lain korupsi mulai dikenal saat sistem politik modern dikenal.
Konsepsi mengenai korupsi
baru timbul setelah adanya pemisahan antara kepentingan keuangan
pribadi dari seorang pejabat negara dan keuangan jabatannya. Prinsip ini
muncul di Barat setelah adanya Revolusi Perancis dan di negara-negara
Anglo-Sakson, seperti Inggris dan Amerika Serikat, timbul pada permulaan
abad ke-19. Sejak itu penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi,
khususnya dalam soal keuangan, dianggap sebagai tindak korupsi.Demokrasi yang muncul di akhir abad ke-18 di Barat melihat pejabat sebagai orang yang diberi wewenang atau otoritas (kekuasaan), karena dipercaya oleh umum. Penyalahgunaan dari kepercayaan tersebut dilihat sebagai penghianatan terhadap kepercayaan yang diberikan. Konsep demokrasi sendiri mensyaratkan suatu sistem yang dibentuk oleh rakyat, dikelola oleh rakyat dan diperuntukkan bagi rakyat.
Konsep politik semacam itu sudah barang tentu berbeda dengan apa yang ada dalam konsep kekuasaan tradisional. Dalam konsep kekuasaan tradidonal raja atau pemimpin adalah negara itu sendiri. Ia tidak mengenal pemisahan antara raja dengan negara yang dipimpinnya. Seorang raja atau pemimpin dapat saja menerima upeti dari bawahannya atau raja menggunakan kekuasaan atau kekayaan negara guna kepentingan dirinya pribadi atau keluarganya. Perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai korupsi, kekuasaan politik yang ada di tangan raja bukan berasal dari rakyat dan ia rakyat sendiri menganggap wajar jika seorang raja memperoleh manfaat pribadi dari kekuasaannya tersebut.
Pengertian korupsi dalam arti modern baru terjadi kalau ada konsepsi dan pengaturan pemisahan keuangan pribadi dan sebagain pejabat sangat penting, sebab seorang raja tradisional tidak dianggap sebagai koruptor jika menggunakan uang negara, karena raja adalah negara itu sendiri.
Namun secara tidak sadar sebenarnya konsepsi tentang anti korupsi sudah ada sejak lama, bahkan sebelum pemisahan kekuasaan politik secara modern dikenal. Justru dimana tidak adanya pemisahan antara keuangan dari raja/pejabat negara dengan negara itulah yang memunculkan konsepsi anti korupsi.
Dengan demikian korupsi dapat didefiniskan sebagai suatu tindak penyalahgunaan kekayaan negara (dalam konsep modern), yang melayani kepentingan umum, untuk kepentingan pribadi atau perorangan. Akan tetapi praktek korupsi sendiri, seperti suap atau sogok, kerap ditemui di tengah masyarakat tanpa harus melibatkan hubungan negara.
Istilah korupsi dapat pula mengacu pada pemakaian dana pemerintah untuk tujuan pribadi. Definisi ini tidak hanya menyangkut korupsi moneter yang konvensional, akan tetapi menyangkut pula korupsi politik dan administratif. Seorang administrator yang memanfaatkan kedudukannya untuk menguras pembayaran tidak resmi dari para investor (domestik maupun asing), memakai sumber pemerintah, kedudukan, martabat, status, atau kewenangannnya yang resmi, untuk keuntungan pribadi dapat pula dikategorikan melakukan tindak korupsi.
Definisi ini hampir sama artinya dengan definisi yang dilontarkan oleh pemerintah
Indonesia baru-baru ini. Dalam siaran pers yang dikeluarkan oleh Menko Wasbang tentang menghapus KKN dari perekonomian nasional, tanggal 15 Juni 1999, pengertian KKN didefinisikan sebagai praktek kolusi dan nepotisme antara pejabat dengan swasta yang mengandung unsur korupsi atau perlakuan istimewa. Sementara itu batasan operasional KKN didefinisikan sebagai pemberian fasilitas atau perlakuan istimewa oleh pejabat pemerintah/BUMN/BUMD kepada suatu unit ekonomi/badan hukum yang dimiliki pejabat terkait, kerabat atau konconya. Bentuk fasilitas istimewa tersebut meliputi:
- Pelaksanaan pelelangan yang tidak wajar dan tidak taat azas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah atau dalam rangka kerjasama pemerintah/BUMN/BUMD dengan swasta.
- Fasilitas kredit, pajak, bea masuk dan cukai yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku atau membuat aturan/keputusan untuk itu secara eksklusif.
- Penetapan harga penjualan atau ruislag.
Suatu
analisa menarik dilontarkan oleh John Girling bahwa korupsi sebenarnya
mewakili persepsi yang normatif dari ekses kapitalisme, yaitu kulminasi
dari proses yang sistematik dari parktekpraktek kolusi yang terjadi
diantara elite politik dan pelaku ekonomi, yang melibatkan kepentingan
publik dan kepentingan pribadi (swasta). Dengan kata lain, korupsi
terjadi pada saat pelaku ekonomi mencoba memanfaat kekuasaan yang
dimiliki oleh elite politik untuk mengejar keuntungan (profit), di luar
proses yang sebenarnya. Sementara elite politik sendiri memanfaatkan
hubungan tersebut untuk membiayai dirinya sendiri atau bahkan membiayai
praktek politik yang dilakukannya.
Konsep demokrasi modern
dan kapitalisme telah melahirkan kontradiksi antara kepentingan
birokrasi pemerintahan yang harus melayani kepentingan umum dengan
perkembangan dan intervensi kepentinngan pasar. Di satu sisi, dengan
mandat atas nama rakyat yang diperoleh oleh sistem pemerintahan
demokratik, maka ia harus mengedepankan kepentingan rakyat secara umum.
Sementara perkembangan kapitalisme, yang juga berkepantingan terhadap
birokrasi modern, berbanding terbalik dengan kepentingan umum. Akumulasi
modal yang menjadi logika dasar dari kapitalisme mengharuskan adanya
kontrol pasar dan jalur distribusi. Maka untuk meraih kepentingan
tersebut tak jarang para pengusaha menggunakan jalur birokrasi publik
untuk kepentingan mereka. Inilah yang dikenal sebagai kolusi, yang
merupakan bentuk akomodasi normal antara kepentingan politik dan
ekonomi. Kolusi merupakan bentuk pra-kondisi dari korupsi.Sudah barang tentu pelaku ekonomi memperoleh manfaat keuntungan ekonomi dari hubungan tersebut. Sementara para elite politik memperoleh keuntungan untuk membiayai kepentingankepentingan politik yang akan mereka raih.
Lantas bagaimana korupsi itu dipraktekkan?
Menurut
Onghokham ada dua dimensi dimana korupsi bekerja. Dimensi yang pertama
terjadi di tingkat atas, dimana melibatkan penguasa atau pejabat tinggi
pemerintahan dan mencakup nilai uang yang cukup besar.
Para diktator di Amerika Latin dan Asia Tenggara misalnya berhasil mengumpulkan uang jutaan dollar dari sumber alam dan bantuan luar negeri.
Sementara itu dalam
dimensi yang lain, yang umumnya terjadi di kalangan menengah dan bawah,
biasanya bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat atau orang
banyak. Korupsi yang terjadi di kalangan menengah dan bawah acap
menghambat kepentingan kalangan menengah dan bawah itu sendiri, sebagai
contoh adalah berbelitnya proses perizinan, pembuatan Kartu Tanda
Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), proses perizinan di
imigrasi, atau bahkan pungutan liar yang dilakukan oleh para polisi di
jalan-jalan yang dilalui oleh kendaraan bisnis, dan lain sebagainya.
Sejarah sendiri mencatat bahwa Perang Diponegoro, yang terjadi pada
tahun 1825-1830, muncul akibat protes rakyat terhadap perbuatan
pejabat-pejabat menengah, seperti Demang atau Bekel, dalam soal pungutan
pajak, pematokan tanah untuk jalan tol, dan khususnya pungutan-pungutan
yang dilakukan oleh para pejabat yang bertanggungjawab terhadap pintu
gerbang tol. Para diktator di Amerika Latin dan Asia Tenggara misalnya berhasil mengumpulkan uang jutaan dollar dari sumber alam dan bantuan luar negeri.
PENGERTIAN KORUPSI,KOLUSI,DAN NEPOTISME by: asrihandayani
PENGERTIAN KORUPSI,KOLUSI,DAN
NEPOTISME
by: asrihandayani
Korupsi
(bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere = busuk, rusak,
menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) menurut Transparency International adalah
perilaku pejabat publik, baik politikus|politisi maupun pegawai negeri, yang
secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang
dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan
kepada mereka.
Dari sudut
pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur
sbb:
perbuatan melawan hukum;
penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
perbuatan melawan hukum;
penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
Selain itu
terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya:
memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
penggelapan dalam jabatan;
pemerasan dalam jabatan;
ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);
menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).
memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
penggelapan dalam jabatan;
pemerasan dalam jabatan;
ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);
menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).
Dalam arti
yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi
untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan korupsi
dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam
bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan,
sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung
korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para
pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.
Korupsi yang
muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat,
terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal
seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu
sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini
dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan
kriminalitas|kejahatan.
Tergantung
dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap
korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di
satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.
Kolusi
Di dalam bidang studi ekonomi, kolusi terjadi di dalam satu bidang industri disaat beberapa perusahaan saingan bekerja sama untuk kepentingan mereka bersama. Kolusi paling sering terjadi dalam satu bentuk pasar oligopoli, dimana keputusan beberapa perusahaan untuk bekerja sama, dapat secara signifikan mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Kartel adalah kasus khusus dari kolusi berlebihan, yang juga dikenal sebagai kolusi tersembunyi.
Kolusi
Di dalam bidang studi ekonomi, kolusi terjadi di dalam satu bidang industri disaat beberapa perusahaan saingan bekerja sama untuk kepentingan mereka bersama. Kolusi paling sering terjadi dalam satu bentuk pasar oligopoli, dimana keputusan beberapa perusahaan untuk bekerja sama, dapat secara signifikan mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Kartel adalah kasus khusus dari kolusi berlebihan, yang juga dikenal sebagai kolusi tersembunyi.
kolusi
merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara
tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan
pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusannya
menjadi lancar
Nepotisme
Nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya bukan berdasarkan kemampuannya. Kata ini biasanya digunakan dalam konteks derogatori.
Nepotisme
Nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya bukan berdasarkan kemampuannya. Kata ini biasanya digunakan dalam konteks derogatori.
Sebagai contoh,
kalau seorang manajer mengangkat atau menaikan jabatan seorang saudara,
bukannya seseorang yang lebih berkualifikasi namun bukan saudara, manajer
tersebut akan bersalah karena nepotisme. Pakar-pakar biologi telah
mengisyaratkan bahwa tendensi terhadap nepotisme adalah berdasarkan naluri,
sebagai salah satu bentuk dari pemilihan saudara.
Kata
nepotisme berasal dari kata Latin nepos, yang berarti “keponakan” atau “cucu”.
Pada Abad Pertengahan beberapa paus Katholik dan uskup- yang telah mengambil
janji “chastity” , sehingga biasanya tidak mempunyai anak kandung – memberikan
kedudukan khusus kepada keponakannya seolah-olah seperti kepada anaknya
sendiri. Beberapa paus diketahui mengangkat keponakan dan saudara lainnya
menjadi kardinal. Seringkali, penunjukan tersebut digunakan untuk melanjutkan
“dinasti” kepausan. Contohnya, Paus Kallistus III, dari keluarga Borja,
mengangkat dua keponakannya menjadi kardinal; salah satunya, Rodrigo, kemudian
menggunakan posisinya kardinalnya sebagai batu loncatan ke posisi paus, menjadi
Paus Aleksander VI. Kebetulan, Alexander mengangkat Alessandro Farnese, adik
kekasih gelapnya, menjadi kardinal; Farnese kemudian menjadi Paus Paulus III.
Paul juga melakukan nepotisme, dengan menunjuk dua keponakannya (umur 14 tahun
dan 16 tahun) sebagai Kardinal. Praktek seperti ini akhirnya diakhiri oleh Paus
Innosensius XII yang mengeluarkan bulla kepausan Romanum decet pontificem pada
tahun 1692. Bulla kepausan ini melarang semua paus di seluruh masa untuk
mewariskan tanah milik, kantor, atau pendapatan kepada saudara, dengan
pengecualian bahwa seseorang saudara yang paling bermutu dapat dijadikan
seorang Kardinal.
Rabu, 13 Agustus 2014
Pekikan Merdeka by Abdullah Muadz
Masihkah kau sanggup teriak merdeka
Ketika bangsa ini tak mampu berbuat apa apa
Sekedar mempertahankan harga darah dan nyawa manusia
Jangan sampai dibawah Bra nya Artis punya…
Bandingkanlah gebyar beritanya, di televisi anda …
Berita nyawa hilang, cukup 3 menit saja..
Tayangan barang nya artis, 30 menit belum cukup rasanya…
Masihkah kita sanggup bersuara lantang
Memekikan suara merdeka ke semua ruang..
Ketika uang hanya beredar di sekitar orang curang
Yang pandai loby sana sini sambil begadang..
Membuat skenario jalannya sidang
Agar para perampok berubah dipandang,
Sperti layaknya para pahlawan dan pejuang…
Padahal isi kepalanya tipu muslihat penuh segudang..
Hanya satu tujuan, menghisap, menguras doang..
sampai negeri ini kering kerontang..
Masihkah kita bisa berdiri tegar
Unjuk gigi kemerdekaan ke dunia luar…
Ketika pengemis di trotoar memandang jaguar
Gedung-gedung tinggi berjajar, menutupi gubuk-gubuk liar..
Lapangan golf lebar lebar, tempat lobby raja dan saudagar..
Agar Monopoli semakin gahar menggelegar..
Walau rakyat semakin lapar, tepar dan terkapar…
Masihkah kita berwajah cerah,,
Mengucapkan kata merdeka dengan sumringah..
Ketika negeri ini sudah terengah-engah
Menahan beban hutang dua ribu trilyun sudah…
Buat bancakan si raja dan kroninya yang pongah
Tinggal rakyat mendapat warisah getah
Tanpa pernah merasakan manis dan enaknya buah…
Masihkah kita percaya diri…
Mengulang kata merdeka berkali-kali..
Ketika pemandangan sudah jijik dan geli..
Rebutan kue pembangunan untuk kepentingan pribadi
Perlombaan yang tak mati dan berhenti
Seperti si buta dan tuli yang tidak punya peduli
Harta, tahta, wanita, Toyota …tujuan sejati..
Mendengar halal haram tertawa geli
Dengan bungkus dan kemasan tipu yang rapi sekali
Hanya bisa dibaca oleh fikiran yang bersih dan hati nurani..nan suci..
Masihkan kita bangga..
Menyimpan kata merdeka di dalam dada
Ketika kreatifitas mandeg, beku dan itu itu juga
Hingga kini balap karung juga masih ada
Paling banter panjat pinang, terus masih dijaga
Padahal sudah 68 tahun Indonesia merdeka
Seperti waktu sia sia tak nambah apa apa
Kecuali nambah TKI yang terus ribut dengan Saudi Arabia.
Lomba buat Nuklir, rasaya masih khayalan belaka..
Apalagi buat 1001 stasiun televisi pendidikan, ah itu ide gila..
Stop Impor kedele, masih takut dengan amerika
Padahal tempe makanan rakyat katanya.
Negeri ini dua pertiga laut faktanya..
Tapi Impor garam belum merasa gila..
Bikin rakyat makmur apalagi, mimpi saja belum ada
Buat tanah subur, asal bukan untuk pertanian bisa saja…
Subur buat pabrik pabrik kepunyaan korea..
Yang penting rakyat tidak boleh tahu apa apa…
Kecuali balap karung, panjat pinang, makan kerupuk dan sejenisnya.
Masihkah kita bisa tersenyum..
Mengalunkan lagu kemerdekaan ke khalayak Umum.
Ketika anak bangsa sudah kebanyakan minum
Minuman keras, atau memakai opium..
Hingga teller sempoyongan seperti binatang meraum
Keinginannya hanya mesum
nongkrong di taman mesum
tidur di hotel mesum
cari teman, yang bisa diajak mesum
warung remang remang apalagi, menjadi rahasia umum
selesai studi banding, makan daging mentah mbak sum.
Turun dari panggung pertunjukan harap dimaklum,
segera mencari sekuntum bunga yang masih ranum,
agar bisa diminum, karena racun sudah ke tulang sumsum
jadilah manusia sampah layak masuk drum..
Sanggupkan pekikan teriakan merdeka
untuk menunjukkan kepada dunia
Bahwa kita bangsa yang mulia
ketika hutang numpuk tak terkira
pengamen dan pengemis ada dimana mana
antrian BLT dan Raskin makin merata
pengungsi ditenda belum selesai urusannya
PHK dan pengangguran semakin banyak jumlahnya..
kerusuhan dan nyawa melayang jadi biasa.
kelaparan dan busung lapar merajalela
tiwul, gaplek dan nasi aking jadi santapan hariannya.
Peminum, Pelacur dan penjudi banyak pembekingnya.
Ketiak Idol, bokong Idol serta ngebor Idol banyak penggemarnya..
Selingkuh dan Sekandal jadi gizi berita
agar banyak pembaca pendengar dan pemirsa.
Tawuran remaja siswa sekolah, jadi agenda rutinnya.
Pornografi narkoba jadi konsumsi hariannya..
mati karena over dosis bukan dianggap celaka,
tapi resiko biasa untuk si pengguna..
siperokok dimana-mana, pajaknya jadi primadona..
Penjahat bisa duduk disingasana
Bandar narkoba dan judi bisa bangun istana,
Mafia merangsek liar, ganas, masuk kesemua
tak terkecuali di penegak hukum juga ada..
pasal demi pasal ada harganya..
bisa ditawar sesuai dengan keinginan dan selera..
yang penting semua aman katanya...
Tinggalah rakyat jelata, yang tak mengerti apa-apa
jadi korban dan mangsa karena kebodohannya
mengangkat mafia jadi raja dan tokoh idolanya
sambil lantang dengan terikannya
merdeka...! merdeka...! merdeka...!
apanya yang merdeka...?
Tanah air fikirnya...
dari tanah kita bisa buat kendi katanya..
sementara air untuk mengisi di dalamnya...
merdeka.... merdeka...
hidup kendi... jawabannya...
rakyatnya mah tetap sengsara...
dari dulu sampai sekarang begitu-gitu juga..
malah makin menderita...
akibat dosa bersama....
Langganan:
Postingan (Atom)